Kuala Pembuang, Warta Borneo – Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai sebagai langkah konkret dalam memberantas peredaran rokok ilegal, Rabu (23/7/2025), di Gedung Serbaguna Jalan Gatot Subroto, Kuala Pembuang.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Kapolres Seruyan, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Bea Cukai Sampit, unsur TNI dan Polri, serta para camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Acara ini juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Supian menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143 Tahun 2023, yang mengatur pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Tahun ini, Kabupaten Seruyan mengalokasikan anggaran tersebut untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
“Setidaknya 50 persen dari dana DBH CHT harus digunakan untuk sektor kesehatan dan penegakan hukum, yaitu 37,5 persen untuk mendukung program jaminan kesehatan dan 12,5 persen untuk penegakan hukum, termasuk pemberantasan rokok ilegal,” ujar Supian. Ia juga mengimbau agar OPD terkait dapat menggunakan anggaran ini secara bijak dan tepat guna.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, dampak negatif dari produk tanpa cukai, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pelaporan dan penolakan terhadap peredaran rokok ilegal di lingkungan masing-masing. Langkah ini juga dinilai strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di akhir acara, Wakil Bupati berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan cukai. “Mari bersama kita perangi peredaran rokok ilegal demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Seruyan,” pungkasnya.
( fendi )
